JAKARTA, MAHATVA.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji mengungkapkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar sejak lebih dari enam bulan lalu.
Menurut Sarmuji, pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Nusron kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Ya mundur. Pak Nusron menyampaikan langsung ke Ketua Umum. Seingat saya lebih enam bulan lalu,” kata Sarmuji saat dihubungi, Minggu (20/9/2026).
Sarmuji menjelaskan bahwa pengunduran diri Nusron hanya dari struktur kepengurusan DPP Partai Golkar. Nusron tetap berstatus sebagai kader Partai Golkar.
“Mundur sebagai pengurus DPP Golkar,” ujarnya.
Sarmuji tidak menjelaskan alasan pasti Nusron mengundurkan diri. Ia hanya menyebut kemungkinan Nusron ingin fokus pada hal lain.
Dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029, Nusron sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian.
Kabar mengenai pengunduran diri Nusron dari kepengurusan Golkar muncul ketika namanya juga menjadi perhatian publik terkait penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
KPK tengah mengusut dugaan suap yang berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di lingkungan ATR/BPN. Dalam perkembangan perkara tersebut, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, berdasarkan keterangan yang tersedia, pengunduran diri Nusron dari kepengurusan Partai Golkar disebut telah dilakukan lebih dari enam bulan lalu, sehingga waktu pengunduran diri tersebut perlu dibedakan dari perkembangan perkara KPK yang belakangan mencuat.
Nusron sendiri telah menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Ia mengatakan pihaknya akan mengikuti dan membantu proses penegakan hukum tersebut.
“Pertama kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan ikuti, dan kami akan membantu proses yang ada di sini,” kata Nusron di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Nusron juga berharap proses hukum tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan pelayanan di internal Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, terkait posisi politiknya, Sarmuji menegaskan bahwa Nusron tetap menjadi kader Partai Golkar meski tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan DPP.
