JAKARTA, MAHATVA.ID – Pengembangan Lapangan Mangopeh yang dikelola KKKS PT Montdor Petroleum memasuki tahap penting setelah dokumen UKL/UPL untuk pengembangan lapangan tersebut diteken Menteri Lingkungan Hidup.
Kabar tersebut disampaikan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto seusai pertemuan SKK Migas dengan Menteri Lingkungan Hidup bersama jajaran eselon I Kementerian Lingkungan Hidup.
“Alhamdulillah, hari ini dalam pertemuan SKK dengan Menteri Lingkungan Hidup bersama seluruh eselon I KLH dilaporkan bahwa UKL/UPL untuk pengembangan Lapangan Mangopeh KKKS PT Montdor Petroleum telah diteken Bapak Menteri LH,” ujar Djoko Siswanto.
Persetujuan UKL/UPL tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam mendorong percepatan pengembangan lapangan migas agar dapat segera masuk ke tahap produksi.
Selain perkembangan perizinan lingkungan, Djoko mengungkapkan bahwa sekitar dua pekan sebelumnya telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PGN sebagai konsumen gas dan PT Montdor Petroleum sebagai produsen.
Dalam PJBG tersebut, volume produksi gas yang disepakati mencapai 5 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Sementara harga gas ditetapkan sebesar US$7 per MMBTU, dengan mekanisme eskalasi setiap tiga tahun menjadi US$7,1 per MMBTU dan seterusnya sesuai kesepakatan.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan adanya kepastian penyerapan gas dari pengembangan Lapangan Mangopeh.
Dengan perkembangan UKL/UPL dan PJBG tersebut, SKK Migas optimistis pengembangan Lapangan Mangopeh dapat segera menghasilkan produksi gas.
Djoko meminta dukungan dan doa agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai target.
“Mohon dukungan dan doa Bapak Ibu. Insya Allah bulan depan onstream mengalir gasnya. Aamiin YRA,” kata Djoko.
Target tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi Lapangan Mangopeh terhadap produksi gas nasional sekaligus mendukung ketersediaan pasokan gas bagi konsumen.
Dalam kesempatan tersebut, Djoko juga menyoroti pentingnya percepatan proses perizinan dalam mendukung pencapaian target produksi migas.
Ia menyampaikan bahwa KKKS yang akan maupun sedang mengajukan berbagai permohonan perizinan dapat melakukan pekerjaan secara paralel sambil menunggu izin terbit, dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku serta setelah persyaratan administrasi dipenuhi.
