JAKARTA, MAHATVA.ID – Polda Metro Jaya mengungkapkan terdapat 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat yang berlangsung di wilayah Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya menyiapkan 9.242 personel gabungan dari unsur Polri dan TNI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan, ribuan personel tersebut disiagakan untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat, termasuk aksi penyampaian aspirasi, dapat berlangsung aman dan tertib.
“Hari ini ada 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat,” kata Budi.
Ia menjelaskan, dari total 9.242 personel yang disiapkan, sebanyak 5.670 personel berasal dari Polda Metro Jaya, 222 personel dari polres jajaran, 1.500 personel TNI, serta 1.850 personel BKO Mabes Polri.
Budi menegaskan, pengerahan personel bukan untuk membatasi penyampaian aspirasi masyarakat, melainkan memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara tertib.
Menurut Budi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Namun, hak tersebut juga harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya.
“Penyampaian aspirasi di muka umum dilindungi oleh undang-undang, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Di balik itu ada Pasal 6, di mana para peserta aksi juga harus memperhatikan masyarakat lainnya,” jelasnya.
Ia mengingatkan para peserta aksi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sedang menjalankan kegiatan pendidikan, pekerjaan, aktivitas perekonomian, maupun pelayanan kesehatan.
Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sejumlah kawasan Jakarta Pusat untuk memperhatikan informasi serta arahan petugas di lapangan.
“Kami juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk yang melaksanakan kegiatan seputaran Jakarta Pusat, yaitu sekitar Bundaran HI, Merdeka Selatan, Monas, dapat memperhatikan informasi dan petunjuk petugas di lapangan,” tegas Budi.
Terkait kondisi lalu lintas, Budi menyampaikan bahwa rekayasa arus kendaraan akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.
“Apabila terjadi kepadatan arus, kita akan melakukan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional,” ucapnya.
