“Kita melakukan kegiatan ke pemerintah pusat yang dinamakan rapat koordinasi. Kita berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kami di lembaga,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRK dan pemerintah daerah menjadi penting agar kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada tingkat aspirasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan dukungan anggaran.
“Kemudian kita bersinergi bersama dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita di daerah itu ke pemerintah pusat melalui kementerian,” katanya.
Apolonia berharap koordinasi lintas pemerintahan tersebut terus diperkuat sehingga Tanimbar memperoleh perhatian pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Baginya, kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan. Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk pembangunan yang merata, pelayanan publik yang semakin baik, serta kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
