Menurut Prabowo, sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah bagi bangsa telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi lebih ramping, dengan maksimal 300 BUMN yang produktif pada akhir 2026.
Prabowo menilai berbagai aset BUMN, seperti tanah, gedung, jaringan, kawasan dan fasilitas lainnya, tidak boleh dibiarkan menganggur ketika Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan dan investasi.
Karena itu, pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengelola aset-aset yang tidak produktif tersebut melalui mekanisme yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.
“Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
Pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, reformasi pasar modal serta optimalisasi aset BUMN menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.
Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi tempat produksi dan ekstraksi komoditas. Indonesia harus mampu menjadi pusat perdagangan yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan nilai komoditas dunia.
“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan,” pungkas Prabowo.
Jika terealisasi sesuai target, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi, meningkatkan transparansi perdagangan komoditas, sekaligus memperbesar nilai tambah yang diperoleh Indonesia dari kekayaan sumber daya alamnya.
