JAKARTA, MAHATVA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza Audria, mengingatkan agar skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis Kekayaan Intelektual (KI) tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha yang sudah mapan. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan pelaku UMKM pemula serta masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) memperoleh akses yang sama terhadap program pembiayaan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Dina saat memberikan pandangan terkait implementasi skema KUR berbasis Kekayaan Intelektual yang tengah didorong pemerintah sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif.
Menurut Dina, kebijakan tersebut berpotensi menjadi terobosan dalam memperkuat sektor usaha kreatif. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara inklusif agar tidak menimbulkan kesenjangan akses pembiayaan.
"Bagaimana dengan pelaku pemula dan bagaimana dengan mereka yang baru merintis di daerah 3T? Apa mereka ini akan tersisihkan atau mereka bisa diberi kesempatan? Takutnya dengan skema seperti ini jangan sampai mereka yang membutuhkan justru tidak tersentuh," ujar Dina Lorenza Audria.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan mekanisme yang mampu menjangkau pelaku usaha mikro yang masih dalam tahap awal merintis usaha, termasuk mereka yang belum memiliki portofolio kekayaan intelektual yang kuat.
Menurutnya, semangat utama KUR adalah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini sulit memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal. Karena itu, skema baru berbasis KI tidak boleh menghilangkan prinsip pemerataan tersebut.
Dina berharap pemerintah menyusun regulasi dan petunjuk teknis yang memberikan ruang bagi UMKM pemula, pelaku ekonomi kreatif di daerah, serta masyarakat di wilayah 3T agar tetap memiliki kesempatan memperoleh fasilitas pembiayaan.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan, edukasi mengenai kekayaan intelektual, serta penguatan ekosistem UMKM agar kebijakan KUR berbasis KI benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
