JAKARTA, MAHATVA.ID – Pemerintah Indonesia dan Australia terus memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor, termasuk reformasi birokrasi, transformasi digital, serta pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dengan Governor of South Australia, Frances Adamson AC, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam agenda Diplomatic Lunch Hosted by the Australian Ambassador in Honour of the Governor of South Australia itu menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Australia.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung transformasi digital nasional yang saat ini terus dijalankan pemerintah.
“Pertemuan dengan Ambassador Brazier, Gubernur Adamson, dan Profesor Stirling dari Flinders University adalah kesempatan yang sangat istimewa. Lewat pertemuan ini, kami dapat saling bertukar pandangan terkait hal-hal yang menjadi mutual interest antara Indonesia dan Australia,” ujar Rini.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya bergantung pada pengembangan teknologi, tetapi juga harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu, pemerintah saat ini fokus meningkatkan kompetensi lebih dari 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia.
Peningkatan kapasitas tersebut mencakup berbagai bidang strategis seperti literasi digital, analisis kebijakan, pengambilan keputusan berbasis data, manajemen publik yang adaptif, hingga pengembangan talenta kepemimpinan sektor publik.
Rini menjelaskan, peluang kolaborasi dengan universitas-universitas terkemuka di Australia perlu terus diperluas. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung program pendidikan eksekutif, program magister, sertifikasi profesional, hingga pengembangan mikro-kredensial yang sesuai dengan kebutuhan masa depan birokrasi modern.
“Potensi kolaborasi yang lebih erat antara instansi pemerintah Indonesia dan universitas Australia menjadi langkah strategis dalam menyiapkan talenta kepemimpinan sektor publik yang unggul,” jelasnya.
Selain membahas transformasi digital dan peningkatan kapasitas ASN, Menteri PANRB juga menyoroti pentingnya penguatan peran ASN perempuan dalam birokrasi. Menurutnya, birokrasi yang inklusif dan adaptif membutuhkan dukungan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk berkembang.
Ia menegaskan terdapat empat pendekatan utama yang perlu terus didorong bersama, yakni penguatan regulasi yang adil dan berpihak, transformasi budaya organisasi, keteladanan kepemimpinan, serta penguatan jejaring melalui mentoring dan coaching yang terstruktur.
Lebih lanjut, Rini menekankan komitmen pemerintah dalam memastikan hasil reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik dapat dirasakan secara merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
“Indonesia meyakini bahwa transformasi digital harus tetap berlandaskan pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” ungkapnya.
Indonesia memandang Australia sebagai mitra strategis yang memiliki hubungan erat dan saling menguntungkan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Melalui kerja sama yang semakin erat, kedua negara diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika ekonomi dan sosial.
“Di tengah perubahan yang semakin cepat, saya meyakini bahwa Indonesia dan Australia memiliki peluang besar untuk bekerja sama lebih erat dalam reformasi sektor publik, pemerintahan digital, pengembangan pemimpin masa depan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tandas Rini.
