Kawasan Industri Makassar (KIMA)
Konsolidasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengembangan kawasan industri nasional.
Meski mendukung pembentukan holding, Ateng mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang selama ini dihadapi Indonesia.
Menurut politisi Fraksi PKS itu, investor lebih mempertimbangkan faktor-faktor mendasar seperti kepastian hukum, tata ruang, perizinan, infrastruktur, dan kemudahan berusaha dibandingkan struktur kepemilikan perusahaan.
“Investor tidak hanya melihat siapa induk perusahaannya. Mereka melihat perizinan, kepastian tata ruang, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, dan kemudahan berusaha,” tegasnya.
Ateng juga menyoroti potensi munculnya inefisiensi apabila holding baru harus menanggung kawasan industri yang memiliki kondisi tata kelola dan kesehatan keuangan berbeda tanpa restrukturisasi yang memadai.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan konsolidasi tidak berubah menjadi skema subsidi silang permanen yang justru membebani kawasan industri yang sehat.
“Jika itu terjadi, holding ini hanya akan berubah menjadi rumah sakit korporasi yang menghabiskan energi dan modal negara,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah menyelesaikan secara transparan persoalan kepemilikan saham pemerintah daerah pada sejumlah kawasan industri BUMN guna menghindari potensi sengketa hukum di masa mendatang.
Ateng menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukan hanya soal ketersediaan modal investasi, melainkan kemampuan menciptakan tata kelola investasi yang efisien, responsif, dan kompetitif untuk mendukung agenda hilirisasi serta penguatan industri nasional berbasis sumber daya alam.
