Selain persoalan lahan, trauma konflik sosial pada era 1990-an kembali mencuat dalam ingatan masyarakat Tanimbar. Luka akibat pendekatan pembangunan yang dinilai mengabaikan suara rakyat disebut masih membekas hingga hari ini.
Karena itu, berbagai elemen masyarakat mengingatkan negara agar tidak mengulangi pola lama yang menempatkan masyarakat adat hanya sebagai objek pembangunan. Jika rasa keadilan runtuh, maka kepercayaan publik terhadap negara ikut tergerus.
Alex menandaskan, pemuda Tanimbar akan terus mengawal setiap proses yang berkaitan dengan tanah adat dan hak masyarakat lokal. Menurutnya, pembangunan yang mengorbankan akar budaya hanya akan melahirkan ketimpangan dan kemarahan sosial di masa depan.
"Pembangunan tanpa keadilan hanya akan mewariskan luka dari satu generasi ke generasi berikutnya," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat adat tidak sedang melawan pembangunan, melainkan memperjuangkan hak untuk dihormati di tanah mereka sendiri.
Negara, kata dia, harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar fasilitator kepentingan investasi.
"Jika keadilan telah mati di tangan regulasi, maka masyarakat hanya punya satu pilihan tersisa: lawan adalah kata terakhir,” tegas Alex.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah dalam menangani proses pelepasan lahan di Lermatang. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran proyek strategis nasional, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam melindungi hak-hak rakyat adat di Tanimbar.
