“Kita menyatukan pemahaman, menyiapkan materi, siapa bicara apa nanti di lapangan supaya penjelasan ke masyarakat lebih komprehensif,” ujarnya.
Ia menekankan, pemerintah ingin masyarakat mengetahui secara jelas apa yang akan dikerjakan ke depan dalam proses penyediaan lahan Blok Masela.
“Agar masyarakat tahu dulu apa yang mau dikerjakan dengan masalah ini ke depan,” katanya.
Di tengah proses itu, dukungan masyarakat terhadap operasional Blok Masela tetap disampaikan pemerintah desa. Namun dukungan tersebut dibarengi tuntutan kuat agar hak-hak masyarakat adat tidak diabaikan dalam proses pembangunan.
Di tempat terpisah, Penjabat Kepala Desa Lermatang, Efraim Lambiombir, S.Sos, mengatakan masyarakat pada prinsipnya mendukung penuh investasi Blok Masela karena dinilai dapat membawa dampak ekonomi bagi daerah dan warga.
“Masyarakat memberikan dukungan 100 persen, tetapi yang diminta adalah hak-hak masyarakat diperhatikan dengan baik dan ditanggapi serius,” ucap Lambiombir.
Blok Masela di Tanimbar Jadi Ujian Negara Menjaga Investasi dan Hak Masyarakat Adat
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa isu utama yang kini berkembang bukan semata soal investasi, tetapi juga menyangkut rasa keadilan masyarakat adat atas tanah yang selama ini mereka tempati secara turun-temurun.
Selain itu, Situasi tersebut menjadikan langkah tim terpadu berada dalam sorotan publik. Pemerintah dituntut tidak hanya mempercepat kepentingan pembangunan nasional, tetapi juga memastikan perlindungan hak masyarakat berjalan secara terbuka, adil, dan sesuai hukum.
Di Kepulauan Tanimbar, proyek Blok Masela kini tidak lagi dipandang sekadar proyek energi berskala besar. Bagi masyarakat lokal, proyek itu telah berubah menjadi ujian penting tentang sejauh mana negara mampu menjaga keseimbangan antara investasi strategis dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
