Selain itu, Agus mengingatkan agar penyelesaian sengketa pers mengutamakan mekanisme Dewan Pers, bukan langsung membawa persoalan ke ranah pidana.
“Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, langkah pertama adalah menggunakan hak jawab kepada media yang bersangkutan, bukan langsung melapor ke polisi,” katanya.
Ia menegaskan, tanggung jawab terhadap sebuah pemberitaan berada pada institusi media, bukan semata-mata wartawan secara pribadi.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi fondasi awal dalam penyusunan pedoman pengelolaan media massa dan media sosial yang profesional, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip kebebasan pers di lingkungan Mahkamah Agung serta badan peradilan di seluruh Indonesia.
