Bandung, MAHATVA.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 di Bandung, Kamis (23/4/2026). Kota Bandung ditetapkan sebagai daerah pertama sekaligus percontohan nasional dalam pelaksanaan sensus tersebut.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut Bandung sebagai best practice yang akan menjadi acuan bagi daerah lain, termasuk Garut.
“Sensus ekonomi ini bukan hanya milik BPS tetapi milik kita semua. Partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan data akurat yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan dan pembangunan,” ujarnya saat sosialisasi di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung.
Potret Ekonomi Pasca Pandemi dan Era Digital
Amalia menjelaskan, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini menjadi sangat penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, khususnya setelah pandemi COVID-19 serta pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Menurutnya, aktivitas ekonomi berbasis platform seperti e-commerce, layanan digital, hingga ekonomi hijau kini menjadi sektor penting yang perlu didata secara komprehensif.
Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, wilayah Jawa Barat didominasi usaha mikro kecil (UMK) dengan jumlah mencapai 4,5 juta unit usaha. Namun, data tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.
“Banyak aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya tidak ada, seperti perdagangan online, bank emas hingga ekonomi hijau. Semua itu akan kami potret dalam Sensus Ekonomi 2026,” jelasnya.
Metode Pengumpulan Data Modern dan Aman
Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh aktivitas usaha, baik berbasis fisik maupun digital, mulai dari usaha rumahan hingga skala besar.
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yakni pengisian mandiri secara online, wawancara langsung oleh petugas, serta penggunaan kuesioner digital berbasis perangkat gadget.
BPS juga memastikan keamanan data responden. Setiap petugas dilengkapi identitas resmi dan QR Code untuk verifikasi, serta sistem enkripsi guna menjaga kerahasiaan informasi masyarakat.
Dukungan Pemkot Bandung
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik peluncuran sensus tersebut. Ia menegaskan pentingnya data statistik sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan publik.
“Setiap kebijakan harus berbasis data. Dengan data yang akurat kita bisa memastikan program yang dijalankan benar-benar tepat dan terukur,” ujarnya.
Farhan juga menyoroti posisi strategis Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital di Jawa Barat dan nasional. Ia menyebut Pemkot Bandung telah memiliki program Layanan Catatan Informasi hingga tingkat RW (LACI RW) untuk mendukung integrasi data dengan BPS.
Pemerintah Kota Bandung pun berkomitmen penuh menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang mutakhir, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
