Bandung, MAHATVA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan penataan ulang kawasan pusat Kota Bandung dengan menggabungkan halaman Gedung Sate dan Lapang Gasibu.
Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut, khususnya saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa penataan ini bertujuan membuka akses jalan agar tetap dapat dilalui kendaraan meskipun ada aktivitas massa di sekitar Gedung Sate.
“Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate terbangun dengan baik,” ujar Dedi.
Menurutnya, selama ini setiap aksi demonstrasi di kawasan Jalan Diponegoro selalu berdampak pada penutupan jalan dan memicu kemacetan parah di Kota Bandung.
Dengan penggabungan kawasan tersebut, akses jalan akan tetap terbuka melalui perubahan pola sirkulasi kendaraan.
Revitalisasi ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp15 miliar, dengan target pengerjaan dimulai pada April hingga Agustus 2026.
Dalam desain baru, arus lalu lintas akan dibuat melingkar, termasuk pengalihan jalur di sekitar Pullman Bandung Grand Central untuk menjaga kelancaran kendaraan.
“Nanti jalannya melingkar, muter ke depan Pullman, belok kanan, dan sebagian Gasibu digunakan jembatan di ujungnya,” jelasnya.
Dedi memastikan, penataan kawasan tidak akan mengubah elemen penting seperti prasasti di Gedung Sate yang tetap dipertahankan pada posisi semula.
Selain itu, revitalisasi difokuskan pada penataan visual dan keselarasan antara kawasan Gedung Sate dan Gasibu, termasuk menyamakan ketinggian area agar terlihat lebih terbuka dan luas.
Penataan ini juga bertujuan mengubah persepsi masyarakat terhadap Lapang Gasibu yang selama ini dianggap sebagai bagian dari area hotel di sekitarnya.
“Gasibu tidak menjadi halaman Pullman. Hari ini kesannya seperti itu,” kata Dedi.
Dengan penataan ini, diharapkan kawasan pusat Kota Bandung menjadi lebih tertata, nyaman, serta mampu mendukung aktivitas masyarakat tanpa mengganggu arus lalu lintas.
