Jakarta, MAHATVA.ID — Badan Gizi Nasional buka suara terkait penggunaan anggaran sebesar Rp113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan kebutuhan strategis di fase awal pembentukan lembaga.
Menurut Dadan, sebagai institusi baru yang menjalankan program strategis nasional, BGN masih berada dalam tahap pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional.
“Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan, Minggu (12/4/2026).
Dadan menjelaskan, pelaksanaan kegiatan seperti kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga bimbingan teknis membutuhkan dukungan tenaga profesional yang berpengalaman.
“Penggunaan jasa EO merupakan langkah strategis agar kegiatan berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu,” katanya.
EO dinilai memiliki keahlian dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional—kemampuan yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki BGN.
Selain aspek teknis, pelibatan EO juga membantu penataan administrasi dan keuangan menjadi lebih rapi dan terpusat. Dengan sistem yang terorganisir, proses pengadaan hingga pelaporan dinilai lebih mudah diawasi.
“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” jelas Dadan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk pelatihan penjamah makanan untuk memastikan keamanan pangan.
Dari sisi efisiensi, penggunaan EO dianggap lebih rasional dibanding membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen dan pelatihan SDM membutuhkan waktu, sementara program harus segera dijalankan.
“EO menjadi solusi bridging agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” ujarnya.
Selain itu, EO juga berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, hingga optimalisasi anggaran.
Meski melibatkan pihak ketiga, Dadan memastikan seluruh penggunaan anggaran tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan terbuka untuk diawasi.
