Gelombang Tekanan Publik Menguat
Kegeraman publik mulai terorganisir. Sejumlah komunitas pemuda dikabarkan tengah menyiapkan aksi unjuk rasa jika dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi dari bupati.
“Rakyat tidak butuh pemimpin yang memerintah dari kejauhan, apalagi di tengah isu hukum yang menyeret lingkaran keluarga,” ujar Anders.
Evaluasi terhadap tahun pertama pemerintahan RJ-JR pun kembali disorot. Alih-alih berbenah, absennya bupati justru memperdalam krisis kepercayaan.
Desakan Interpelasi DPRD
ALTAR secara resmi mendesak DPRD KKT menggunakan hak interpelasi untuk memanggil dan meminta penjelasan dari bupati. Ada empat isu utama yang didorong untuk diuji secara terbuka:
Kebijakan pembayaran UP3 sebesar Rp15 miliar,
Kematian ibu dan bayi akibat layanan kesehatan yang terbatas,
Pemberian dana hibah Rp2,4 miliar di tengah efisiensi anggaran,
Perjalanan dinas bupati yang berlangsung lebih dari sebulan.
Menurut Anders, interpelasi adalah instrumen konstitusional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap berjalan.
“Ini bukan soal menjatuhkan. Ini soal menjaga agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar,” katanya.
