Bogor, MAHATVA.ID — Rudy Susmanto menegaskan arah pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.
Hal tersebut disampaikan Rudy dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2027 Kabupaten Bogor yang menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan aspirasi dari desa dan kecamatan.
Menurut Rudy, tantangan pembangunan Kabupaten Bogor cukup kompleks mengingat jumlah penduduknya mencapai sekitar 6,19 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat terus berkembang dan membutuhkan perencanaan yang matang.
“Pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah,” tegas Rudy.
Rudy menjelaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah barat seperti Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, Sukajaya, hingga Nanggung.
Ke depan, pembangunan akan diperluas, termasuk pembangunan akses jalan sepanjang 18 kilometer di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, pengembangan akses jalan di wilayah Cijeruk, hingga jalur penghubung kawasan Transyogi menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat guna mengurangi dampak kendaraan tambang terhadap masyarakat.
Tidak hanya infrastruktur, Pemkab Bogor juga memprioritaskan peningkatan layanan dasar. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat dengan nilai pajak di bawah Rp100 ribu.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bogor terus memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) melalui jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat. Saat ini, pemerintah daerah telah menanggung iuran BPJS untuk sekitar 6,19 juta penduduk.
“Bagi kami, hak dasar masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Sejumlah proyek strategis juga disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir Galuga yang ditargetkan mampu menghasilkan listrik sekitar 50 megawatt.
Selain itu, pemerintah pusat menunjuk Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembangunan sport center berskala internasional di Kecamatan Rancabungur dengan luas sekitar 500 hektare.
Rudy menegaskan bahwa seluruh rencana pembangunan tersebut membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari DPRD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.
“Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Bogor harus dibangun bersama dengan semangat kebhinekaan dan rasa cinta terhadap daerah,” tegasnya.
