Informasi lain menyebutkan, pembayaran juga dilakukan meski tidak seluruhnya mendapat rekomendasi dari aparat penegak hukum. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait dasar legalitas keputusan tersebut.
“Kalau rekomendasi hukum diabaikan, lalu apa dasar pembayarannya? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Desakan terhadap aparat penegak hukum kini semakin kuat. Publik meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh tanpa membatasi pada satu pihak saja.
Pemeriksaan diharapkan mencakup anggota DPRD yang masih menjabat maupun yang terlibat dalam pembahasan anggaran pada periode sebelumnya. Hal ini dinilai penting untuk mengungkap titik keputusan strategis dalam proses penganggaran.
Jika dugaan ini terbukti, maka fungsi APBD sebagai instrumen pembangunan berpotensi mengalami pergeseran serius. Anggaran daerah dikhawatirkan menjadi ruang kompromi kepentingan, bukan alat distribusi kesejahteraan.
Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik berisiko tersedot untuk membayar kewajiban yang belum tentu memiliki dasar hukum kuat.
“Yang dirugikan jelas masyarakat. Ini uang publik yang harus dikelola secara adil dan transparan,” tegas sumber itu.
Hingga kini, publik Tanimbar menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum. Kasus ini dinilai sebagai ujian serius bagi integritas pengelolaan keuangan daerah dan komitmen terhadap akuntabilitas.
Jika tidak diusut tuntas, praktik serupa dikhawatirkan akan terus berulang. APBD pun terancam kehilangan fungsinya sebagai instrumen kesejahteraan dan berubah menjadi ruang transaksi kepentingan.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan tersebut.
