Bila pengelolaan berorientasi pada keuntungan pihak ketiga, maka logika bisnis akan dominan: biaya ditekan untuk meraih margin. Dalam konteks pasar rakyat, margin itu hampir pasti dibebankan kepada pedagang. Dan ketika pedagang tertekan, konsumen ikut terdampak.

Mengingat Tujuan Awal Pembangunan

Pasar Ngirmase dibangun berangkat dari keprihatinan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Tanimbar. Tujuannya jelas: memperkuat ekonomi rakyat, bukan menciptakan ruang baru bagi akumulasi keuntungan kelompok tertentu.

Karena itu, Anders menilai orientasi kebijakan harus tetap berpijak pada semangat awal pembangunan, keberpihakan pada pelaku usaha kecil dan stabilitas ekonomi lokal.

“Jangan sampai pasar rakyat dijadikan objek bisnis di tengah ekonomi yang sedang jatuh. Pemerintah harus berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Sebagai solusi, ia mendesak pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar pasar dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Skema ini dinilai lebih menjamin akuntabilitas dan manfaat publik.

Pengelolaan mandiri dinilai memberi tiga dampak strategis:

Retribusi masuk langsung ke kas daerah, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontrol harga sewa tetap di tangan pemerintah, membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan menekan inflasi lokal.