MAHATVA.ID – Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 45 persen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para pendamping PKH se-Kabupaten Nganjuk di Pendopo KRT Sosrokoesoemo Pemkab Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Mensos, data tersebut bersumber dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang merangkum berbagai basis data penerima bantuan sosial.
“Ini data dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), merangkum dari banyak data, kesimpulannya 45 persen bansos keluarga harapan tidak tepat sasaran. Kita mari jujur aja dulu,” ujar Gus Ipul.
Tak Hanya PKH, PIP hingga Subsidi Juga Disorot
Gus Ipul menegaskan, persoalan salah sasaran tidak hanya terjadi pada PKH. Program bantuan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP), subsidi elpiji 3 kilogram, hingga subsidi listrik juga dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ia menyebut, selama ini sejumlah bantuan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun belum terdata. Kelompok ini disebutnya sebagai “the invisible people”.
“Kita ingin bansos benar-benar diterima oleh mereka yang memang membutuhkan,” tegasnya.
DTSEN Jadi Kunci Pembenahan Data Bansos
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap basis data penerima manfaat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Gus Ipul, sebelumnya setiap tingkatan pemerintahan memiliki data masing-masing, mulai dari Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini memicu tumpang tindih data dan berpotensi menyebabkan salah sasaran.
“Dulu Kemensos punya data sendiri, pemprov data sendiri, pemkab sendiri. Sekarang ini ada DTSEN yang setiap saat berubah dan dinamis,” katanya.
Ia menjelaskan, data dalam DTSEN bersifat dinamis karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus bergerak. Setiap hari ada yang meninggal, lahir, hingga mengalami perubahan status ekonomi.
“Data pagi dan sore bisa berubah. Jadi saya ajak bapak Bupati Nganjuk, para lurah dan kades untuk bergerak bersama-sama melakukan pemutakhiran data,” ujarnya.
Peran Daerah dan Masyarakat Sangat Menentukan
Mensos menegaskan bahwa pemutakhiran data bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah hingga aparatur desa sangat menentukan, termasuk operator yang melakukan input data.
“Jadi nasib saya tergantung bupati atau wali kota. Nasib bupati atau wali kota tergantung lurah atau kades, dan nasib lurah atau kades tergantung operator yang menginput,” kata Gus Ipul.
Ia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui fitur usul-sanggah dalam aplikasi DTSEN agar data penerima bantuan semakin akurat.
