"FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemilihan 2024 dengan meminta pendapat dari para pemangku kepentingan (stakeholder). Hasil dari FGD ini akan menjadi bahan bagi KPU dalam menyusun laporan evaluasi," terang Olivier.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kegiatan FGD dilakukan secara berjenjang, mulai dari KPUD Kabupaten/Kota, kemudian di tingkat Provinsi, dan terakhir di tingkat pusat. Tujuannya adalah agar setiap aspirasi dan evaluasi pemilu dapat disampaikan secara sistematis hingga ke KPU Pusat.
Hasil FGD Jadi Dasar Perbaikan Pemilu di Masa Depan
Dalam FGD ini, peserta diminta untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi terkait proses pemungutan dan penghitungan suara, penyelenggaraan kampanye, logistik pemilu, serta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan umum.
Sebagai bagian dari tahapan evaluasi, KPU Kepulauan Tanimbar memastikan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan laporan evaluasi Pemilu 2024. Laporan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
"Dengan adanya FGD ini, diharapkan KPU dapat menyusun laporan evaluasi yang akurat dan komprehensif, sehingga menjadi acuan bagi perbaikan sistem pemilu ke depan," pungkas Olivier.
Hingga berita ini diturunkan, kegiatan penyerapan aspirasi dalam FGD masih berlangsung, dengan berbagai masukan dari peserta yang diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (Petu)
