"Apakah ini akan membawa kita kembali ke rezim Orde Baru? Apalagi UU TNI ini disahkan secara diam-diam tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat," tegasnya.
Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga menyoroti akar permasalahan demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah sistem pemilu yang masih dikuasai oleh oligarki dan kepentingan elite politik.
"Pemilu kita masih dikendalikan oleh oligarki dan cukong-cukong politik. Masyarakat harus bersikap, apakah model pemilu seperti ini masih harus dipertahankan?" tanya Yusfitriadi.
Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya revisi UU Pemilu, yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR RI.
"Revisi UU Pemilu sangat relevan untuk segera dibahas, karena sudah masuk ke Baleg DPR RI. Ini bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki demokrasi kita," pungkasnya.
Kesimpulan: Mengkristalisasi Gerakan Masyarakat Sipil
Di penghujung diskusi, Yusfitriadi kembali menegaskan bahwa gerakan masyarakat sipil harus segera dikristalisasi, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, tetapi untuk membangun kesadaran kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
"Jika kebijakan pemerintah sudah tidak lagi mendengar rakyat, maka gerakan sipil harus dikristalisasi. Bukan untuk menumbangkan rezim, tetapi untuk membangun nalar kritis terhadap kondisi pemerintahan saat ini," tutupnya.
