Selain itu, Laipeni juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat adat yang menjual kayu kepada industri tanpa izin resmi.
“Pelaku industri harus lebih berhati-hati dan selalu berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pihak terkait jika terjadi masalah. Selain itu, penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat adat mengenai hak-hak mereka dan regulasi yang berlaku,” katanya.
Dalam hal ini, Laipeni menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD, dan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara bijak. Ia juga berharap adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar aturan yang dibuat benar-benar dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan mereka.
Dengan adanya regulasi yang ketat dan penerapan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, diharapkan kesejahteraan masyarakat Maluku dapat terus meningkat tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. (Petu).
