Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dalam proses administrasi pertanahan, serta perlindungan terhadap integritas pejabat desa agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Minta Penegak Hukum Turun Tangan
Kasus dugaan pemalsuan ini membuka potensi pelanggaran hukum yang lebih serius. Jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan tanda tangan pejabat, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
