MAHATVA.ID -Di tengah gelombang disinformasi dan tantangan global yang semakin kompleks, media siber Indonesia dituntut tampil sebagai garda terdepan dalam memperkuat literasi digital nasional. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Lemhannas RI, Dr. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) II Pro Jurnalismedia Siber (PJS) secara daring pada Sabtu, 13 Juli 2025, di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Kegiatan yang berlangsung hingga 15 Juli 2025 ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional dan Musyawarah Daerah (Musda) I DPD PJS Sulawesi Tengah, mengangkat tema: “Memperkuat Konsolidasi Pers Siber untuk Demokrasi dan Pembangunan Daerah, Menuju PJS sebagai Konstituen Dewan Pers.”
Media Siber dan Tantangan Dunia Multipolar
Dalam pidatonya, Kang Ace, sapaan akrab TB Ace Hasan — menyoroti bahwa Indonesia kini hidup dalam tatanan global multipolar, bukan lagi dominasi tunggal seperti era Perang Dingin. Situasi ini menjadikan arus informasi semakin kompleks, dengan emosi publik yang kerap menenggelamkan fakta objektif, atau dikenal sebagai era post-truth.
“Era post-truth adalah masa di mana kebohongan tampak seperti kebenaran karena dibungkus emosi. Di sinilah jurnalis media siber harus hadir sebagai pelurus informasi dan penjaga nalar publik,” tegas Kang Ace.
Ia menambahkan bahwa PJS harus menjadi motor penggerak literasi digital, sekaligus benteng terakhir menjaga ketahanan informasi nasional di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.
Jurnalisme Etis di Era Disrupsi Informasi
TB Ace Hasan menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran publik terhadap informasi yang benar dan beretika. Dengan penetrasi internet yang tinggi, media siber dinilai punya peran strategis dalam membentuk opini publik yang sehat, kritis, dan nasionalis.
“Jurnalisme profesional adalah benteng demokrasi. PJS harus hadir dengan standar etika yang kuat dan komitmen terhadap nilai kebangsaan,” ujarnya.
Konsolidasi Menuju Konstituen Dewan Pers
Munas II PJS menjadi forum penting dalam upaya organisasi ini memenuhi syarat sebagai konstituen Dewan Pers, sekaligus konsolidasi nasional insan pers digital. Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, dijadwalkan menjadi pembicara utama bersama Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dalam Seminar Nasional pada 15 Juli 2025.
Seminar ini akan membahas masa depan kebijakan pers siber, serta strategi memperkuat keberlanjutan media digital di tingkat nasional dan daerah.
Membangun Ketahanan Nasional dari Daerah
Dalam konteks ketahanan nasional, Kang Ace menegaskan bahwa media siber seperti PJS tak hanya memiliki tanggung jawab menyajikan informasi, tetapi juga mendukung pembangunan daerah dan menjaga posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik informasi global.
