Jakarta, MAHATVA.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengeluarkan surat perintah pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim ini akan dipimpin oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, sebagai langkah akselerasi perbaikan institusi kepolisian.
“Ketua tim akselerasi reformasi Polri akan dipimpin oleh Kalemdikpol Komjen Chryshnanda Dwilaksana,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada wartawan, Senin (22/9/2025).
Kolaborasi dengan Pemerintah dan Masyarakat
Trunoyudo menjelaskan, tim tersebut akan bekerja sama dengan komisi reformasi kepolisian yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, serta melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, hingga lembaga independen.
“Surat perintah Bapak Kapolri nantinya bekerja sama dengan tim yang dibentuk presiden, selaras dengan harapan Presiden Republik Indonesia serta tuntutan masyarakat,” jelasnya.
Fokus pada Empat Transformasi
Tim Transformasi Reformasi Polri diharapkan mempercepat program prioritas Kapolri, meliputi:
Transformasi organisasi
Transformasi operasional
Transformasi pelayanan publik
Transformasi pengawasan
Perwakilan Korps Bhayangkara, kata Trunoyudo, akan mengakselerasi perbaikan pelayanan publik dari berbagai aspek yang menjadi sorotan masyarakat.
Polri Terbuka pada Kritik
Kapolri menegaskan, pihaknya selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif.
“Polri selalu membuka ruang, masukan, dan kritik secara konstruktif untuk perbaikan ke depannya,” tegasnya.
Dalam kesempatan terpisah di Auditorium Mutiara STIK/PTIK, Jakarta Selatan, Jenderal Sigit menambahkan bahwa tim internal akan mengevaluasi seluruh program yang telah berjalan.
“Tentunya kami tetap mendengarkan semua masukan, baik dari tim komite, masyarakat, pakar, maupun pihak lain yang bersentuhan dengan layanan Polri. Semua akan dikaji agar perbaikan bisa segera dilakukan,” terang Kapolri.
Ia memastikan reformasi Polri akan menyentuh isu-isu yang paling sering dikeluhkan masyarakat, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
