MAHATVA.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan keprihatinan atas pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia setelah mengajukan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9/2025).
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers serta bertentangan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Munir mengingatkan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Pasal 4 UU Pers yang menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara yang dilindungi tanpa penyensoran maupun pelarangan.
Ia juga menyoroti Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang menyebutkan pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dipidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta.
Menurut Munir, alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dijadikan dasar pencabutan kartu liputan, karena tindakan itu justru menghalangi tugas jurnalistik dan membatasi hak publik memperoleh informasi.
PWI Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025).
