Jakarta, MAHATVA.ID— Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Pesan tersebut ia sampaikan saat melantik 840 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Selasa (4/11/2025), di Aula Prona, Jakarta.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa jabatan bukanlah simbol kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani rakyat.
“Bagi yang hari ini dilantik dan mempunyai amanah jabatan ini, selama masih ada amanah itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kesombongan atau pamer,” tegas Nusron Wahid yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Ia menegaskan, setiap pejabat harus menyadari bahwa jabatan bersifat sementara dan sewaktu-waktu bisa dicabut. Oleh karena itu, integritas dan keikhlasan dalam menjalankan tugas menjadi kunci utama.
“Kita sebagai makhluk Tuhan harus sadar, jabatan itu amanah yang datang dari Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengambil atau memberikan amanah itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 840 pejabat resmi dilantik, terdiri atas 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 12 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Fungsional, dan 818 Pejabat Pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kepada pejabat yang baru dilantik, Nusron Wahid memberikan empat pesan penting sebagai pedoman kerja:
Bekerja untuk kepentingan umat manusia.
Bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
Menjaga marwah serta martabat lembaga Kementerian ATR/BPN.
Pelantikan ini juga menjadi momentum memperkuat komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam pelayanan publik.
Adapun tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik yaitu Dalu Agung Darmawan (Sekretaris Jenderal), Pudji Prasetijanto Hadi (Inspektur Jenderal), dan Embun Sari (Direktur Jenderal Penataan Agraria).
Sementara tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah Sudaryanto (Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah), Harison Mocodompis (Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten), dan Shamy Ardian (Kepala Biro Humas dan Protokol).
