Diskominfo Kabupaten Bogor Perkuat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Kebijakan Tepat Sasaran

BOGOR, MAHATVA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat pemanfaatan data statistik sektoral sebagai landasan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan tentang Pemanfaatan Data Statistik Sektoral yang digelar di Aula Kantor Diskominfo Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (19/10/2026).

Kegiatan tersebut disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, serta menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor dan Statistisi Ahli Muda sebagai narasumber. Peserta kegiatan merupakan para pengelola data dari perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor mendorong peningkatan kualitas data statistik sektoral, optimalisasi pemanfaatan data dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta penguatan tata kelola data yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, data tidak sekadar menjadi kumpulan angka atau informasi, tetapi merupakan dasar penting untuk menentukan arah kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan, serta mengevaluasi capaian program pemerintah.

“Data statistik sektoral yang berkualitas akan membantu perangkat daerah dalam memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan pembangunan, menentukan prioritas program, serta mengukur capaian kinerja secara lebih objektif,” ungkap Bambang.

Ia menegaskan, kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pembangunan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang optimal.

Selain itu, Diskominfo berperan mengoordinasikan penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

Menurutnya, penguatan tata kelola data membutuhkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam mengelola informasi secara akurat, terpadu, dan berkesinambungan.

“Peningkatan kapasitas kelembagaan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola serta memanfaatkan data statistik sektoral secara optimal, akurat, terpadu, dan berkesinambungan,” jelas Bambang.

Melalui peningkatan kapasitas tersebut, para pengelola data diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data pada masing-masing perangkat daerah.

“Pengetahuan yang diperoleh hendaknya tidak berhenti pada kegiatan ini saja, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.