MAHATVA.ID -Harapan ribuan pencari kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap peluang kerja yang dibawa PT Bangkit Prestasi Insani (BPI) kini dipertanyakan.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar meminta perusahaan tersebut segera memberikan kejelasan terbuka mengenai program pelatihan kerja dan proses rekrutmen yang telah berjalan.
Ketua KNPI Kepulauan Tanimbar, Alex Belay, menilai ketidakjelasan informasi mengenai program tersebut berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para pencari kerja lokal yang telah menaruh harapan terhadap peluang kerja yang ditawarkan.
Menurut Alex, sejak awal KNPI memang memiliki keraguan terhadap pola pendaftaran dan proses rekrutmen yang diterapkan PT BPI. Namun, organisasi kepemudaan tersebut memilih tetap objektif dan memberikan ruang kepada perusahaan dengan harapan kehadirannya dapat membuka kesempatan kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Tanimbar.
Namun, seiring berjalannya waktu, kata Alex, kejelasan mengenai kelanjutan program pelatihan dan nasib para pendaftar justru semakin dipertanyakan.
“Ini bagian dari proses pembohongan publik. Bayangkan, di tengah ketidakpastian pelatihan terhadap ribuan anak Tanimbar pencari kerja yang hingga detik ini belum pasti, tiba-tiba muncul aroma tak sedap dengan diberhentikannya tiga orang perwakilan BPI di Tanimbar,” ujar Alex Belay kepada media, Jumat (25/9/2026)
Ia mengatakan kondisi tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai arah dan tujuan program PT BPI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Nasib Pencari Kerja Lokal Jangan Digantung
Bagi KNPI, persoalan utama bukan semata-mata keberadaan perusahaan, melainkan kepastian informasi dan nasib masyarakat lokal yang telah mengikuti proses pendaftaran.
Alex meminta PT BPI menjelaskan secara terbuka mengenai tahapan program, mekanisme pelatihan, status peserta, serta tindak lanjut terhadap para pencari kerja yang telah mendaftarkan diri.
Menurutnya, ribuan anak muda Tanimbar tidak boleh dibiarkan berada dalam ruang ketidakpastian tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, KNPI juga mendesak DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Pemerintah Daerah agar segera mengambil langkah konkret dengan meminta penjelasan resmi dari pihak PT BPI.
“Kalau memang DPR dan Pemda sudah tidak lagi peduli, maka mohon maaf, jika suatu ketika ribuan anak Tanimbar pencari kerja yang merasa dibohongi dan menjadi korban pemberi harapan palsu (PHP) oleh pihak BPI harus turun ke jalan untuk menanyakan langsung ke Pemda,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan agar persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut masyarakat lokal tidak dibiarkan berlarut-larut.