BOGOR, MAHATVA.ID – Proses perubahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bogor menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, pengajuan perubahan data, termasuk koreksi kategori desil kesejahteraan, harus melalui tahapan berjenjang mulai dari desa hingga pemerintah pusat dan dapat memerlukan waktu hingga tiga bulan setelah berkas permohonan diterima.
Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena perubahan desil dalam DTSEN dapat berdampak langsung terhadap akses terhadap sejumlah program pemerintah, mulai dari bantuan sosial (bansos), bantuan pendidikan, beasiswa kuliah hingga program perlindungan sosial lainnya.
DTSEN merupakan data tunggal yang menggabungkan sejumlah sumber data sosial ekonomi, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta P3KE.
Data tersebut bersifat dinamis karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu akibat kelahiran, kematian, perpindahan domisili, maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Dalam penerapannya, DTSEN menggunakan kategori desil untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara statistik, desil merupakan pembagian data menjadi sepuluh kelompok berdasarkan urutan tertentu.
Perubahan kategori desil menjadi persoalan ketika kondisi faktual masyarakat di lapangan tidak lagi sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem.
Di Kabupaten Bogor, persoalan tersebut antara lain dikeluhkan masyarakat yang membutuhkan data desil sebagai bagian dari persyaratan untuk mendaftar perguruan tinggi negeri, memperoleh beasiswa pendidikan, maupun mengakses program bantuan pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Bogor pun terus melakukan monitoring dan koordinasi hingga tingkat kewilayahan untuk memastikan kondisi masyarakat dan kategori desil dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Hari Prihartono, menjelaskan masyarakat dapat mengajukan perubahan maupun sanggahan apabila merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori yang tercantum dalam DTSEN.
Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan seseorang mengalami perubahan kategori desil dan pada akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan bantuan sosial.
“Biasanya yang dulunya menerima bansos sekarang tidak menerima bansos karena ada kenaikan desil. Seperti contohnya yang sebelumnya tidak punya motor kemudian punya motor akhirnya tidak menerima bansos, rumah yang tadinya mengontrak akhirnya memiliki rumah,” jelas Hari Prihartono.
Ia mengatakan masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan dapat mengajukan sanggahan. Namun, proses perubahan data tersebut tetap harus melewati mekanisme berjenjang.
“Warga si pemohon ini dapat mengajukan dan melakukan sanggahan jika merasa masih layak mendapatkan bantuan tersebut, namun untuk proses tahapan perubahannya berjenjang sampai ke tingkat pusat,” tambahnya.
Data desil DTSEN tidak hanya digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial. Data tersebut juga menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam menjalankan sejumlah program sosial.