Rudy mengatakan berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan anggaran daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Secara postur besar APBD Kabupaten Bogor setelah dipotong belanja wajib dan lain sebagainya, semuanya, hampir semuanya, itu banyak masuk ke pemerintah desa, lalu untuk kesehatan, dan yang ketiga adalah untuk pendidikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, komitmen terhadap sektor kesehatan dan pendidikan akan terus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur serta berbagai program lainnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
Penerapan UHC 100 persen di Kabupaten Bogor diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.