Ia mengakui bahwa berdasarkan kewenangan pemerintahan, persoalan tersebut menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Pendidikan setempat.
Namun demikian, Pemprov Jawa Barat tetap memandang perlu adanya langkah nyata untuk memastikan lembaga pendidikan mendapatkan perlindungan.
“Kita ingin memastikan lembaga pendidikan di Jawa Barat, baik pendidikan dasar maupun menengah, mendapatkan perlindungan dan dapat menjalankan fungsi pendidikan dengan baik,” ujar Dedi.
Kasus video viral oknum wartawan di Sukabumi tersebut kini menjadi perhatian publik. Investigasi dan penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui secara utuh kronologi serta duduk perkara di balik kejadian tersebut.
Pemprov Jawa Barat melalui tim hukum diharapkan dapat memberikan pendampingan sekaligus memastikan persoalan tersebut diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.