IMM merupakan hasil adaptasi dari Human Capital Index (HCI) yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Namun, instrumen tersebut telah disesuaikan dengan karakteristik ketersediaan data nasional serta kebutuhan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia.
Penyusunan indikator dan metodologi IMM 2025 dilakukan melalui kajian mendalam serta konsultasi dengan berbagai kementerian, lembaga, akademisi, dan mitra pembangunan.
Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, akademisi, hingga Bank Dunia.
Dengan telah masuknya IMM sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah juga didorong untuk menerjemahkan indikator tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah juga perlu menerjemahkan dan harus menerjemahkan IMM ke dalam RPJMD baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota,” tegas Pungkas.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting karena pembangunan kualitas manusia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga implementasi program di tingkat daerah.
Pungkas turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pengembangan IMM, termasuk Tanoto Foundation, INOVASI, Bank Dunia, serta BPS yang berperan dalam penyediaan data dan pengukuran indeks.
Melalui peluncuran Indeks Modal Manusia 2025, pemerintah berharap pembangunan manusia Indonesia dapat semakin terarah dan berbasis kualitas.
IMM diharapkan menjadi instrumen untuk menentukan prioritas pembangunan, mengarahkan investasi pada sektor strategis, memperkuat kolaborasi lintas sektor, sekaligus mengukur kemajuan Indonesia dalam membangun sumber daya manusia menuju target Indonesia Emas 2045.