Di sisi lain, konsumsi domestik diproyeksikan meningkat dari sekitar 27,1 juta ton menjadi 29,4 juta ton.
“Kita harus mempunyai skenario ketika produksi turun tetapi kebutuhan domestik naik. Pemerintah perlu mengetahui dari mana kekurangan pasokan akan ditutup dan apa dampaknya terhadap stok, ekspor, pangan, industri hilir, serta harga,” ujar Sirod.
Ia menilai produktivitas perkebunan sawit menjadi salah satu titik intervensi paling penting dalam memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku B50.
Indonesia, kata dia, masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan produktivitas kebun, terutama perkebunan rakyat.
“Indonesia masih mempunyai ruang peningkatan produktivitas sawit. Karena itu, kebijakan B50 harus berjalan bersama peningkatan produktivitas kebun, terutama perkebunan rakyat,” katanya.
Sirod juga menekankan pentingnya mengukur keberhasilan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berdasarkan tambahan produksi setelah tanaman menghasilkan.
“Keberhasilan PSR tidak cukup diukur dari berapa hektare yang diremajakan. Ukurannya harus sampai pada berapa tambahan TBS dan CPO yang dihasilkan,” ujarnya.
Selain persoalan produksi, Sirod menyoroti pentingnya rantai pasok dari perkebunan hingga pabrik kelapa sawit (PKS).
Menurutnya, ketersediaan TBS belum otomatis menjamin ketersediaan CPO berkualitas bagi industri biodiesel. Kualitas buah, waktu pengangkutan, kapasitas PKS, hingga kecepatan pengolahan menjadi faktor yang menentukan mutu dan efisiensi bahan baku.
“TBS yang tersedia belum otomatis menjadi CPO yang dapat digunakan industri biodiesel. Kualitas buah, waktu pengangkutan, kapasitas PKS dan waktu pengolahan menentukan mutu serta efisiensi bahan baku,” katanya.
Karena itu, pembangunan infrastruktur perkebunan, jalan produksi, transportasi, dan peningkatan kapasitas PKS harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional.
“Kalau TBS terlambat sampai PKS, masalahnya bukan hanya di sektor perkebunan. Dampaknya masuk ke rantai pasok energi,” ujarnya.
Untuk memperkuat kesiapan implementasi B50, Sirod mengusulkan pemerintah membangun Neraca Bahan Baku B50 Nasional.
Neraca tersebut dinilai perlu menghubungkan seluruh rantai pasok, mulai dari produksi TBS, produktivitas perkebunan, produksi CPO, stok, kebutuhan biodiesel, kebutuhan pangan, industri oleokimia, ekspor, kapasitas PKS, kapasitas industri biodiesel, hingga sistem logistik.
“Kita membutuhkan satu neraca yang dapat menjawab berapa supply, berapa demand, berapa kapasitas, dan di mana risikonya. Data dari pemerintah dan industri harus dapat direkonsiliasi sehingga posisi surplus atau defisit bahan baku dapat diketahui secara berkala,” katanya.