Saumlaki,MAHATVA.ID -Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tengah berada dalam posisi krusial untuk mengamankan stabilitas fiskal daerah. Hingga penghujung Triwulan III tahun anggaran 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat baru menyentuh angka Rp20 miliar, atau sekitar 49 persen dari target total sebesar Rp40 miliar.
Kesenjangan yang cukup lebar antara target dan realisasi ini memaksa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KKT untuk bergerak ekstra cepat. Salah satu strategi baru yang kini dibidik adalah melakukan penataan dan skema penyewaan rumah dinas milik pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan baru.
Langkah strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) KKT, Brampi Moriolkossu, di Aula Resto 3 Koki, Saumlaki, Kamis (20/8/2024).
Kepala Bapenda KKT, Elisabeth I. Werembinan, SE., MT., menegaskan bahwa sisa waktu empat bulan menuju tutup tahun anggaran harus dimanfaatkan untuk menutup defisit target secara terukur.
Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD untuk melakukan identifikasi hambatan secara mendalam.
“Dengan realisasi yang baru mencapai 49 persen, kita tidak punya pilihan selain bergerak cepat. Kita harus mengidentifikasi kendala di lapangan dan segera mencarikan solusinya agar potensi penerimaan tidak terbuang sia-sia,” tegas Elisabeth dalam forum tersebut.
Salah satu poin krusial yang mencuat dalam rapat evaluasi tersebut adalah adanya ketidakseimbangan antara target yang dipatok dalam APBD dengan potensi riil di lapangan. Beberapa sektor dinilai dibebani target yang terlalu "langit", sementara sektor potensial lainnya justru belum tergarap maksimal.
Menanggapi hal ini, Bapenda membuka ruang untuk melakukan penyesuaian target melalui mekanisme revisi. Penyesuaian ini akan didasarkan pada perhitungan objektif, baik berupa peningkatan target pada sektor yang produktif maupun rasionalisasi pada sektor yang mengalami kendala teknis menetap.
Penguatan Pengawasan Berkala.
Sekda KKT, Brampi Moriolkossu, menekankan bahwa penguatan PAD adalah pilar utama dalam memperkuat daya beli dan kapasitas fiskal daerah. Sebagai tindak lanjut, pimpinan OPD menyepakati adanya evaluasi rutin setiap dua bulan sekali.
Langkah ini diambil untuk memastikan pergerakan target terpantau secara real-time, sehingga tumpukan persoalan penagihan tidak menumpuk di akhir tahun (deadlock).
Optimalisasi Sektor PBB dan Retribusi Aset
Selain membidik rumah dinas, Bapenda juga tengah memacu penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui pembaruan mekanisme penagihan.