berita

HUT ke-81 RI, Wakil Ketua DPR Tanimbar Dorong Pemerataan Kesejahteraan dan Penguatan Fiskal Daerah

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:27 WIB
HUT ke-81 RI, Wakil Ketua DPR Tanimbar Dorong Pemerataan Kesejahteraan dan Penguatan Fiskal Daerah

Saumlaki,MAHATVA.ID -Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia menjadi refleksi penting bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memperkuat persatuan sekaligus mempercepat pembangunan yang berkeadilan.

Wakil Ketua DPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam wawancara eksklusif, Apolonia mengatakan cita-cita kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten.

“Di hari ulang tahun ke-81 negara Republik Indonesia ini, kita berharap sesuai dengan visi dan misi Presiden, Gubernur sampai dengan kepala daerah dan Bupati, bahwa kita dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya di Kepulauan Tanimbar,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan Tanimbar harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang maju, berkeadilan dan memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.

Apolonia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan.

“Semoga makna kemerdekaan ini diwujudkan dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan segala visi dan misi, demi memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih khusus masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Bumi Duan Lolat yang kita cita-citakan,” katanya.

Transfer Pusat Dinilai Penting bagi Daerah dengan PAD Terbatas

Dalam kesempatan yang sama, Apolonia menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat melalui transfer ke daerah.

Ia menilai tambahan transfer dari pemerintah pusat memiliki arti strategis bagi daerah yang memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Menurutnya, dukungan fiskal tersebut dapat membantu pemerintah daerah membiayai berbagai program dan kebutuhan masyarakat yang belum mampu dipenuhi secara optimal melalui kemampuan keuangan daerah.

“Pemerintah pusat dan lebih khusus Pak Presiden selalu memberikan perhatian serius kepada setiap daerah. Transfer tambahan dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah sangat membantu dalam menindaklanjuti kegiatan maupun kebutuhan daerah yang belum dapat dipenuhi, apalagi daerah-daerah yang PAD-nya sangat terbatas,” jelasnya.

Karena itu, DPRK Tanimbar, kata Apolonia, terus mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan kebutuhan daerah.

Apolonia menjelaskan, perjuangan mendapatkan dukungan pemerintah pusat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPRK tidak hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga berupaya membangun sinergi dengan pemerintah daerah agar kebutuhan pembangunan Tanimbar dapat diperjuangkan secara bersama.

Halaman:

Terkini