Pemerintah juga menargetkan pemulihan layanan vital, seperti listrik, air bersih, BBM dan komunikasi, dapat dilakukan secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Sejalan dengan penanganan darurat, pemerintah meminta pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir.
Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah warga.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” imbau Suharyanto.
Untuk memperkuat penanganan, pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak bersama Pemerintah Provinsi NTT diminta segera menetapkan status keadaan darurat.
Status tersebut diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian/lembaga terkait dapat memberikan dukungan anggaran, teknis maupun sumber daya secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegasnya.
Posko satuan tugas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga diminta segera diperkuat dengan melibatkan unsur TNI dan Polri. Posko tersebut menjadi pusat kendali pergerakan personel, evakuasi, pengungsian serta distribusi bantuan.
BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere untuk mempercepat dukungan penanganan bencana di wilayah Flores bagian barat dan timur.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” terang Suharyanto.
Di tengah situasi darurat, BNPB memastikan informasi mengenai perkembangan penanganan bencana disampaikan secara resmi dan berkala untuk mencegah munculnya informasi simpang siur.
Media Center resmi mulai beroperasi dengan agenda press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA.
Informasi mengenai perkembangan korban, proses evakuasi, distribusi bantuan, kondisi wilayah serta langkah penanganan akan diperbarui setiap hari.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto.
Melalui penguatan operasi SAR, percepatan distribusi bantuan, pemulihan layanan dasar, pendataan rumah terdampak serta konsolidasi posko, pemerintah memastikan penanganan darurat gempa Flores tetap berfokus pada keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.