JAKARTA, MAHATVA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dunia. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di dalam negeri.
Kebijakan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai produsen komoditas, tetapi juga memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan harga komoditas strategis di pasar global.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai Indonesia memiliki modal besar untuk membangun instrumen perdagangan komoditas sendiri. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen berbagai komoditas penting dunia, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi hingga karet.
Menurutnya, sebagai negara pemilik sumber daya dan produsen komoditas strategis, Indonesia perlu memiliki instrumen perdagangan yang mampu meningkatkan posisi tawar di pasar internasional.
Pemerintah menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
“Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ungkapnya.
Keberadaan bursa tersebut nantinya diharapkan menjadi fondasi pembentukan Indonesia Reference Price, yakni harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama ekspor.
Pemerintah ingin membangun pasar komoditas yang dalam, transparan, likuid dan dipercaya pelaku perdagangan internasional. Dengan sistem tersebut, produsen, petani, eksportir, pembeli hingga investor diharapkan dapat bertransaksi dalam ekosistem yang memiliki data perdagangan lebih terbuka.
Selain membangun bursa mineral dan komoditas strategis, pemerintah juga akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi.
Langkah tersebut ditujukan agar pasar modal Indonesia semakin sesuai dengan standar internasional sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan rintisan, pengusaha dan pelaku usaha nasional untuk memperoleh tambahan modal serta memperbesar skala bisnis.
“Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah juga terus melakukan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).