Menurut Sirod, rantai pasok telur dapat diperpendek dari pola peternak–pengepul–distributor–pasar menjadi peternak atau koperasi–SPPG–MBG.
“Kalau SPPG membeli melalui distributor besar, sebagian nilai tambah tetap berada di tengah rantai. Efek terhadap posisi tawar peternak menjadi lebih kecil,” ujarnya.
Sebaliknya, pembelian melalui koperasi atau agregator peternak dengan harga transparan, pembayaran cepat, standar kualitas yang jelas, serta volume yang pasti dinilai berpotensi memberikan dampak lebih besar kepada peternak.
“Ukuran keberhasilan kebijakan tidak cukup dilihat dari berapa banyak telur yang dibeli MBG. Pemerintah perlu melihat telur itu dibeli dari siapa, pada harga berapa, melalui berapa lapis rantai pasok, seberapa cepat pembayaran dilakukan, dan siapa yang memperoleh margin distribusi,” katanya.
Menurutnya, desain tersebut dapat menjadikan MBG sebagai countervailing market power, yakni kekuatan pembeli yang dapat membantu menyeimbangkan posisi tawar pelaku lain yang lebih kuat dalam rantai pasok.
Meski memiliki potensi besar, pemerintah tetap perlu mengantisipasi risiko munculnya monopsoni baru.
SPPG, menurut Sirod, tidak seharusnya menggantikan ketergantungan peternak terhadap pengepul dengan ketergantungan baru kepada birokrasi.
“Pengadaan harus transparan, kompetitif, dapat diaudit, dan tetap memberikan ruang kepada peternak untuk memilih saluran pemasaran,” tegasnya.
Risiko lainnya muncul apabila peningkatan permintaan tidak diikuti pengelolaan produksi yang baik.
Harga dan permintaan yang lebih stabil dapat mendorong peternak meningkatkan populasi ayam. Dalam jangka pendek, tambahan permintaan dapat menyerap surplus dan memperbaiki harga. Namun, investasi baru berpotensi meningkatkan produksi dalam jangka panjang.
“Kalau produksi tumbuh lebih cepat daripada konsumsi, surplus akan kembali muncul. Karena itu, kekuatan beli pemerintah harus berjalan bersama pengelolaan produksi,” kata Sirod.
Sirod menilai persoalan telur setidaknya harus dilihat melalui empat variabel yang saling berkaitan, yakni harga, biaya produksi, volume produksi, dan penyerapan.
“Mengatur satu variabel saja tidak cukup. Harga telur dapat dijaga, tetapi jika pakan tetap mahal, margin peternak tetap tertekan. Permintaan MBG dapat meningkat, tetapi jika produksi tumbuh lebih cepat, surplus tetap bisa terjadi,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menggunakan MBG sebagai instrumen stabilisasi pasar dengan fungsi sebagai anchor demand, bukan menjadi pembeli seluruh surplus produksi.
“MBG perlu memberikan kepastian pada bagian pasar yang strategis, sementara pasar komersial tetap menentukan sebagian besar transaksi,” katanya.