Di sisi hulu, struktur industri relatif lebih terkonsentrasi. Sejumlah perusahaan besar seperti Charoen Pokphand Indonesia dan Japfa Comfeed memiliki integrasi vertikal yang mencakup sejumlah mata rantai industri unggas, termasuk pakan dan pembibitan.
“Masalahnya bukan keberadaan perusahaan besar. Industri unggas membutuhkan perusahaan berskala besar untuk menyediakan pakan, teknologi, pembibitan, dan infrastruktur. Yang perlu dijaga adalah keseimbangan daya tawar sepanjang rantai nilai,” kata Sirod.
Menurutnya, peternak berada di antara struktur hulu dan hilir tersebut. Mereka membeli berbagai input dari industri hulu sekaligus harus menjual telur ke pasar yang menyerap produksi setiap hari.
Ketergantungan terhadap pengepul dan distributor juga masih menjadi bagian penting dalam pemasaran telur.
Sirod mengatakan MBG dapat mengubah konfigurasi tersebut karena permintaannya terkonsolidasi melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada akhir Mei 2026, Badan Gizi Nasional mencatat 27.208 SPPG telah beroperasi. Dengan asumsi sederhana 3.000 penerima manfaat per SPPG, kapasitas teoritisnya mencapai sekitar 81,6 juta penerima.
Namun, angka tersebut merupakan simulasi kapasitas dan bukan jumlah penerima manfaat aktual.
Sirod menggunakan simulasi tersebut untuk menggambarkan besarnya potensi permintaan telur.
“Jika secara sederhana setiap penerima memperoleh satu butir telur dua kali seminggu, dengan asumsi 81,6 juta penerima, kebutuhan mencapai 163,2 juta butir per minggu. Dalam setahun sekitar 8,49 miliar butir atau sekitar 509.000 ton telur dengan asumsi berat 60 gram per butir,” jelasnya.
Ia menegaskan angka tersebut merupakan simulasi potensi permintaan dan bukan realisasi pembelian MBG.
“Angka itu menunjukkan kapasitas permintaan yang dapat diperhitungkan. Namun, kekuatan permintaan harus dibedakan dari kepemilikan produksi. Pemerintah tidak memiliki kandang ayam, pabrik pakan, atau perusahaan pembibitan. Pengaruh pemerintah berasal dari permintaan yang dibentuk oleh anggaran publik,” ujarnya.
Dalam perspektif ekonomi industri, posisi tersebut dapat disebut sebagai demand-side market power, yakni kemampuan pembeli dengan permintaan besar untuk memengaruhi kondisi transaksi.
Jika volume pembelian cukup besar dan dilakukan secara konsisten, pemerintah juga dapat berperan sebagai anchor buyer atau pembeli jangkar.
“Pemerintah dapat menjadi pembeli jangkar jika permintaan MBG cukup besar dan konsisten. Peran tersebut dapat membantu membentuk harga transaksi sekaligus memberikan saluran pemasaran alternatif bagi peternak,” kata Sirod.
Namun, dampak MBG terhadap peternak sangat bergantung pada desain pengadaan.