Camat Fordata, R.H. Lalaun, mengatakan mediasi tersebut merupakan langkah cepat lintas sektor yang dibangun melalui koordinasi langsung dengan jajaran Polres Kepulauan Tanimbar.
“Mediasi ini dilaksanakan berdasarkan arahan Bapak Kapolres Kepulauan Tanimbar kepada Kabag Ops Polres KKT. Selanjutnya Kabag Ops bersama Kapolsek Fordata datang menemui saya dan meminta agar Pemerintah Kecamatan memfasilitasi proses mediasi,” ujar Lalaun kepada media ini.
Menurutnya, setelah menerima arahan tersebut, Pemerintah Kecamatan Fordata langsung membangun komunikasi dengan kedua pemerintah desa agar ruang dialog segera dibuka sebelum situasi berkembang lebih jauh.
“Saya segera menghubungi Kepala Desa Adodo Fordata dan Kepala Desa Awear untuk mengatur waktu pelaksanaan mediasi. Syukur, seluruh pihak merespons dengan baik sehingga pertemuan dapat terlaksana secara aman, tertib, dan menghasilkan kesepakatan bersama,” katanya.
Lalaun menilai keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan aparat keamanan, tetapi juga lahir dari kesadaran kolektif masyarakat yang memilih menahan diri dan mengedepankan penyelesaian damai.
“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang dan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar di tengah masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa pendekatan persuasif, hukum, dan adat masih sangat efektif menjaga stabilitas sosial masyarakat di Fordata,” tegasnya.
Selain menyerahkan kasus kepada aparat penegak hukum, Pemerintah Desa Adodo Fordata dan Desa Awear juga menyatakan bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing selama proses penyelesaian berlangsung.
Kesepakatan itu menjadi titik penting untuk meredam potensi gesekan lanjutan, terutama mengingat kedua desa memiliki hubungan sosial dan ikatan adat yang kuat.