JAKARTA, MAHATVA.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kinerja dan isu kontroversial yang menimpa lembaga legislatif.
Puan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggota DPR untuk memperbaiki citra dan efektivitas kerja dewan.
"Kami menyadari masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Kami mohon maaf dan akan terus berupaya untuk berbenah. Evaluasi kinerja anggota DPR akan menjadi prioritas kami," ujar Puan.
Pernyataan ini muncul di tengah gelombang kritik masyarakat yang memprotes kinerja DPR, terutama terkait sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.
Janji evaluasi kinerja DPR ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Namun, di tengah pernyataan permintaan maaf tersebut, isu mengenai tunjangan fantastis anggota DPR juga menjadi perhatian.
Saat ditanya mengenai protes publik terkait tunjangan tersebut, Puan Maharani menegaskan bahwa tunjangan tersebut masih akan berlaku dalam waktu dekat.
Menurutnya, tunjangan anggota DPR akan tetap dicairkan hingga bulan Oktober 2025.
"Soal tunjangan itu sudah diatur. Itu berlaku sampai Oktober. Nanti kita lihat lagi," jelas Puan.
Pernyataan ini berpotensi kembali memicu perdebatan di masyarakat, mengingat banyak yang menilai tunjangan tersebut tidak sebanding dengan kinerja yang ditunjukkan oleh para wakil rakyat.
Langkah DPR ke depan akan menjadi penentu apakah janji evaluasi kinerja yang disampaikan Puan Maharani benar-benar diwujudkan dan mampu menjawab tuntutan publik.
Sementara itu, publik akan terus menanti realisasi dari permohonan maaf dan janji perbaikan yang telah disampaikan.