BOGOR, MAHATVA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, efektif, dan terukur.
Penataan anggaran tersebut harus mengutamakan pemenuhan kewajiban daerah serta program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pembahasan Rancangan APBD Perubahan TA 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (18/8/2026).
Menurut Rudy, penyusunan APBD Perubahan harus mengedepankan skala prioritas. Seluruh kewajiban daerah yang harus dibayarkan perlu terlebih dahulu diinventarisasi dan dipetakan agar anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Kita harus memastikan setiap program dan anggaran yang disusun benar-benar memiliki prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak efektif atau program yang tidak memberikan dampak nyata,” tegas Rudy.
Bupati Bogor meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program-program yang hingga saat ini belum berjalan.
Apabila sampai penyusunan APBD Perubahan program tersebut belum dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan diselesaikan, Rudy meminta agar program tersebut dipertimbangkan untuk direalokasikan kepada kebutuhan yang lebih prioritas.
“Saya mengingatkan bahwa belanja daerah harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Rudy.
Menurutnya, pencairan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal pemerintahan. Setiap belanja daerah harus diarahkan untuk menghasilkan program yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
Rudy menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam melakukan penataan APBD Perubahan 2026.
Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi terhadap anggaran daerah, kata dia, harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu agar pelaksanaannya tetap efektif serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Penataan APBD Perubahan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Setiap pengambilan kebijakan yang memiliki konsekuensi anggaran harus dibahas dan dikoordinasikan terlebih dahulu,” ungkap Rudy.
Ia juga meminta perangkat daerah tetap fleksibel dalam mencari solusi atas berbagai kebutuhan pembangunan. Namun, fleksibilitas tersebut harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Penataan APBD Perubahan TA 2026 diharapkan mampu memastikan anggaran Kabupaten Bogor benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas, pemenuhan kewajiban daerah, serta program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
