JAKARTA, MAHATVA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang. Komitmen tersebut diwujudkan melalui tiga agenda strategis, yakni pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF), serta pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Ketiga agenda tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, ketiga proyek tersebut menjadi bagian dari tahapan lanjutan transformasi Indonesia untuk memperkuat posisi ekonomi nasional, menarik investasi global, membangun kapasitas nasional, sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.
Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menentukan lokasi sementara Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta. Pemerintah juga membuka peluang pengembangan PFII di Bali maupun wilayah lain yang dinilai memiliki potensi besar untuk menarik dana internasional.
PFII diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, hingga penyelesaian sengketa komersial dengan standar internasional.
“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, kelembagaan PFII nantinya akan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII di bawah Mahkamah Agung, serta Lembaga Arbitrase PFII.
Selain membangun ekosistem keuangan internasional, PFII juga akan menawarkan sejumlah kemudahan bagi investor, antara lain kepastian transfer dan repatriasi modal maupun laba, fasilitas perpajakan bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan, golden visa, serta pelayanan perizinan yang kompetitif.
Namun, pemerintah tetap menekankan aspek tata kelola dan kepatuhan. Ketentuan mengenai antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, serta pertukaran informasi internasional tetap akan diberlakukan.
“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegas Prabowo.
Agenda strategis berikutnya adalah Danantara Development Management Fund (DDMF). Presiden menjelaskan bahwa DDMF dirancang untuk menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai berbagai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia.
Skema tersebut ditujukan bagi proyek-proyek yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek, sekaligus diupayakan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prabowo menegaskan, Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia harus menjadi instrumen pembangunan kapasitas nasional untuk jangka panjang.
“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN,” katanya.
