JAKARTA, MAHATVA.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi energi nasional melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt (GW). Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan mempercepat penghentian operasional 13 GW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena mendapatkan paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun.
“Tahun ini, kita akan bangun 30 giga watt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 giga watt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun,” ujar Prabowo.
Presiden menyebut pembangunan PLTS dalam skala besar tidak hanya menjadi bagian dari transisi menuju energi yang lebih bersih, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Pemerintah memperkirakan pembangunan PLTS hingga kapasitas 100 GW dapat menghemat sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun melalui penurunan biaya pokok produksi listrik.
Penghematan tersebut, kata Prabowo, juga akan semakin besar apabila kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari luar negeri dapat ditekan.
“Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 gigawatt kebutuhan impor akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor BBM.
Selain sektor pembangkit listrik, pemerintah juga mempercepat elektrifikasi pada sektor transportasi. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional dinilai penting untuk menekan konsumsi BBM sekaligus membangun industri kendaraan listrik di dalam negeri.
Prabowo mengumumkan pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi satu juta unit motor listrik di dalam negeri.
Menurut Presiden, kebijakan tersebut memiliki tiga sasaran utama, yakni menurunkan biaya kendaraan bagi masyarakat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, serta memperkuat industri motor listrik nasional beserta rantai pasoknya.
“Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus, yaitu menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya,” jelasnya.
Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik.
Potensi tersebut dinilai dapat menjadi modal penting bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi juga menjadi basis industri dan rantai pasok kendaraan listrik secara nasional.
