Jakarta,MAHATV.ID -Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap bentrokan di Tambak-Matraman, Jakarta Timur, Ketua Umum Advokat Siwalima Maluku (ASM), Rhony Sapulette, S.H., M.H., menyuarakan kritik tajam terhadap perlakuan negara yang dinilai belum adil bagi warga Indonesia Timur.
Pernyataan itu disampaikan seusai ASM mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (30/7).
Dalam kunjungan tersebut, Rhony yang didampingi Sekretaris Jenderal ASM, Dr. Idris Wasahua, M.H., dan sejumlah pengurus lainnya menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk membenarkan tindakan melanggar hukum.
Sebaliknya, mereka memastikan proses hukum berjalan imparsial dan tidak mengabaikan faktor pemicu utama yang memicu insiden.
Berdasarkan keterangan dari penyidik dan para pemuda Maluku yang menjadi klien, ASM memaparkan rangkaian peristiwa yang berbeda dari narasi yang beredar. Dua pemuda yang tengah membeli rokok menggunakan sepeda motor racing dengan mesin tetap menyala ditegur oleh seorang pembeli nasi uduk.
Meski sudah tiga kali meminta maaf, salah satu dari mereka justru diduga diancam dengan pisau lipat dan mengalami pemukulan di kepala.
Rhony menekankan bahwa pengrusakan gerobak yang terjadi bukanlah awal dari konflik. "Yang seharusnya diproses lebih dulu adalah dugaan penganiayaan dan ancaman bersenjata tajam," ujarnya.
ASM mengungkapkan bahwa salah satu korban dari kelompok pemuda Maluku masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akibat luka berat. Oleh karena itu, mereka mendesak penyidik untuk mengusut semua laporan yang berkaitan secara menyeluruh, tidak hanya terfokus pada tuduhan perusakan.
Di luar aspek hukum, ASM menyoroti derasnya informasi keliru di media sosial yang menyebut pemuda Maluku datang untuk membuat keributan setelah makan tanpa membayar. Tuduhan tersebut telah dibantah oleh kepolisian.
Rhony menilai narasi yang berkembang justru memperkuat prasangka dan ujaran kebencian terhadap masyarakat Maluku dan Indonesia Timur secara umum.
"Kami tidak minta perlakuan istimewa. Yang kami minta adalah keadilan. Jangan biarkan anak-anak bangsa dari Timur selalu dicap sebagai pembuat onar, kriminal, atau sampah masyarakat," tegasnya.
Ia mendesak aparat kepolisian tidak hanya menangani perkara pidana di lapangan, tetapi juga menindak oknum pembuat konten yang menyebarkan fitnah, provokasi, dan ujaran kebencian bernuansa rasial. Menurutnya, pembiaran terhadap narasi rasis berpotensi memecah persatuan bangsa dan sama bahayanya dengan membiarkan tindak pidana.
Pada akhir pernyataannya, Rhony menyampaikan sindiran keras:
"Jika negara tidak mampu memberi rasa keadilan dan terus membiarkan diskriminasi, kepercayaan rakyat akan luntur. Kalau kami dianggap beban, biarkan kami berdiri sendiri. Namun tanpa Maluku dan Timur Indonesia, sejarah bangsa ini takkan pernah utuh."
