JAKARTA, MAHATVA.ID – Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, memberikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai tidak melakukan pembatasan terhadap aktivitas peliputan media dalam pemberitaan aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Totok, media massa masih dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya secara normal tanpa hambatan maupun larangan dari pemerintah. Kondisi tersebut dinilainya sebagai indikator positif bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
“Saya kira perlu ada apresiasi kepada pemerintah karena media dapat bersiaran sebagaimana mestinya. Tidak ada larangan maupun pembatasan. Biarkan media mengolah fakta yang terjadi di lapangan sesuai kebijakan redaksi masing-masing, karena setiap redaksi memiliki kebijakan yang harus dihormati,” ujar Totok dalam wawancara melalui sambungan telepon, Minggu (14/6/2026).
Ia menegaskan, kebebasan media dalam meliput dan menyiarkan berbagai peristiwa publik, termasuk aksi demonstrasi, merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat dan perlu terus dijaga.
Totok juga menilai Presiden Prabowo Subianto sejak awal menunjukkan komitmen untuk menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Menurutnya, demonstrasi, kritik, maupun penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan DPR merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
“Penyampaian pendapat merupakan hak yang dijamin dalam negara demokrasi. Saya melihat pemerintah semakin menyadari bahwa demonstrasi, kritik, maupun penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan DPR merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi,” katanya.
Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk mahasiswa, seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara.
“Kalau ada masyarakat atau mahasiswa menyampaikan aspirasi, itu menunjukkan mereka peduli terhadap negeri ini. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemerintah merespons aspirasi tersebut,” ujarnya.
Totok mengaku memantau langsung berbagai aksi demonstrasi melalui siaran televisi nasional dan melihat proses peliputan berlangsung secara terbuka tanpa hambatan berarti.
Bahkan hingga malam hari, sejumlah stasiun televisi masih menyiarkan jalannya aksi secara langsung dari lokasi demonstrasi.
“Saya melihat sampai malam hari sejumlah televisi masih menyiarkan secara langsung tanpa hambatan. Jika memang ada pembatasan, tentu hal itu tidak akan mudah dilakukan karena siaran langsung membutuhkan perangkat dan persiapan teknis yang tidak sederhana,” jelasnya.
Lebih lanjut, Totok mengungkapkan bahwa hingga saat ini Dewan Pers belum menerima laporan ataupun pengaduan dari perusahaan media terkait kesulitan dalam menjalankan tugas jurnalistik saat meliput aksi demonstrasi.
“Sampai hari ini belum ada keluhan dari media mengenai kesulitan dalam meliput atau menyiarkan aksi demonstrasi. Kalau memang demikian, tentu patut kita syukuri karena demokrasi berjalan dengan baik,” katanya.
