MAKASSAR, MAHATVA.ID – BAKN DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pembiayaan bersubsidi pemerintah tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa kunjungan kerja di Kota Makassar merupakan bagian dari pendalaman terhadap berbagai temuan yang sebelumnya telah diperoleh BAKN terkait pelaksanaan KUR di sejumlah daerah.
Menurut Herman, BAKN menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan, perbankan penyalur KUR, Jamkrida, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, hingga para nasabah penerima manfaat.
“Kami melaksanakan uji petik atas telaahan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang menjadi objek penelaahan pada masa sidang ini. Ada beberapa aspek yang kami dalami bersama para stakeholder untuk melengkapi temuan-temuan yang sebelumnya sudah kami peroleh,” ujar Herman Khaeron usai memimpin kunjungan kerja BAKN DPR RI di Makassar, Rabu (10/6/2026).
Dalam proses penelaahan tersebut, BAKN menaruh perhatian khusus pada validasi data penerima manfaat KUR. Herman menilai kualitas dan akurasi data menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program pembiayaan tersebut.
Menurutnya, proses integrasi dan pembaruan data yang dilakukan pemerintah sangat memengaruhi klasifikasi masyarakat yang berhak menerima fasilitas KUR. Ketidakakuratan data berpotensi menyebabkan bantuan pembiayaan tidak sampai kepada kelompok usaha yang benar-benar membutuhkan.
“Temuan terkait KUR cukup banyak, baik dari sisi tata kelola maupun persoalan kurang tepat sasaran. Karena itu, validasi data menjadi salah satu fokus utama yang kami dalami,” ungkapnya.
Selain itu, masukan dari OJK Sulawesi Selatan mengenai aspek teknis pelaksanaan KUR juga menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data yang dilakukan BAKN.
Meski demikian, Herman menegaskan bahwa hingga saat ini BAKN masih berada dalam tahap pendalaman dan belum menyusun rekomendasi resmi terkait hasil penelaahan tersebut.
“Kami belum menghasilkan rekomendasi karena proses pendalaman masih berlangsung. Kami terus melengkapi data dan menelaah berbagai temuan yang ada di daerah,” katanya.
Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah dengan penyaluran KUR terbesar di kawasan timur Indonesia. Provinsi ini memiliki basis UMKM yang kuat di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sepanjang tahun 2025 total penyaluran KUR di Sulawesi Selatan mencapai Rp16,563 triliun kepada 283.989 debitur.
Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp8,46 triliun, diikuti sektor perdagangan sebesar Rp5,12 triliun dan sektor jasa sebesar Rp1,12 triliun.
Hasil monitoring dan evaluasi DJPb Sulawesi Selatan menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program KUR.
