JAKARTA, MAHATVA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, meminta pemerintah memperkuat mekanisme komunikasi publik terkait kebijakan energi, menyusul keluhan pelaku usaha di berbagai daerah mengenai pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dinilai mengganggu aktivitas ekonomi produktif.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai perubahan kebijakan yang tidak disertai sosialisasi yang memadai berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada akses bahan bakar bersubsidi untuk mendukung kegiatan operasional mereka.
Pernyataan itu disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Novita, banyak pelaku usaha di sektor logistik, transportasi, hingga industri kecil yang mengeluhkan kesulitan memperoleh BBM setelah barcode subsidi mereka diblokir tanpa informasi yang jelas.
“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujarnya.
Novita menegaskan, pemerintah perlu membangun sistem komunikasi yang lebih transparan dan terintegrasi agar setiap perubahan kebijakan dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat maupun dunia usaha.
Dengan adanya komunikasi yang jelas, kata dia, pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan baru tanpa harus mengalami gangguan pada aktivitas produksi maupun distribusi barang.
Selain persoalan barcode BBM subsidi, Novita juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian yang dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan di sektor energi dan industri.
Ia menilai sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.
“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” tegasnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu berharap pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan akses energi tetap terjaga, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri dan logistik.
Menurut Novita, kepastian akses energi merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa kebijakan energi yang tepat, transparan, dan terkoordinasi akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mendukung iklim investasi yang sehat di Indonesia.
