BOGOR, MAHATVA.ID – Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bogor menggelar pelantikan Ketua Komisariat Kecamatan sekaligus rapat kerja yang diikuti perwakilan dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pengurus BMPS di tingkat kecamatan dengan para pemangku kebijakan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bogor, Usep Nukli menegaskan, sekolah swasta memiliki peran yang sangat besar dalam menopang dunia pendidikan di Kabupaten Bogor. Hal itu terlihat dari jumlah sekolah swasta yang jauh lebih banyak dibandingkan sekolah negeri.
“Jumlah sekolah di Kabupaten Bogor mencapai 3.124 lembaga. Untuk tingkat SMP negeri hanya sekitar 111 sekolah, sedangkan SMP swasta mencapai 682 sekolah. Artinya, sekolah swasta memiliki peran yang sangat dominan dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Bogor,” ujar Usep Nukli.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan sekolah negeri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bogor. Karena itu, keberadaan sekolah swasta yang tergabung dalam BMPS dinilai sangat penting dalam membantu mencerdaskan masyarakat.
Ia juga berpesan kepada para Ketua Komisariat Kecamatan yang baru dilantik agar mampu membangun koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi dengan Muspika maupun pemangku kebijakan lainnya di wilayah masing-masing.
“Kita berharap BMPS kecamatan bisa berjalan bersama lembaga pendidikan di wilayahnya. Contohnya di Kecamatan Nanggung, SMP negeri hanya satu, sedangkan sekolah swastanya lebih dari lima, bahkan hampir sepuluh,” jelasnya.
Selain itu, Usep Nukli menyoroti keberadaan madrasah negeri di Kabupaten Bogor yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan sekolah swasta. Oleh sebab itu, koordinasi dengan Muspika dan anggota dewan di setiap daerah pemilihan (dapil) dinilai penting agar aspirasi pendidikan swasta dapat tersampaikan dengan baik.
“Di setiap dapil ada anggota dewan yang juga menjadi pengurus BMPS Kabupaten Bogor. Kami berharap para ketua komisariat bisa menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar aspirasi pendidikan swasta lebih cepat terealisasi,” ungkapnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bogor juga menekankan dukungan terhadap program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Untuk mendukung program tersebut, BMPS mendorong sekolah-sekolah swasta melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkait bantuan pendidikan gratis.
“Sudah lebih dari 200 sekolah yang akan melakukan MoU. Pemerintah nantinya memberikan bantuan sebesar Rp75 ribu per anak per bulan atau Rp900 ribu per tahun. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak putus sekolah karena keterbatasan biaya,” tegas Usep Nukli.
Selain bantuan operasional, BMPS Kabupaten Bogor juga mendorong peningkatan anggaran pelatihan bagi guru swasta. Pada tahun 2025, anggaran pelatihan guru swasta mencapai Rp1 miliar dan ditargetkan meningkat menjadi minimal Rp1,5 miliar pada tahun 2026.
